Elon Musk Marah – Elon Musk, pemilik platform media sosial X (sebelumnya Twitter), secara terbuka mengkritik rancangan undang-undang baru di Australia yang bertujuan membatasi akses media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Rancangan undang-undang tersebut, yang telah diajukan ke Parlemen Australia, berisi aturan ketat terkait verifikasi usia pengguna media sosial. Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah Australia berencana menguji sistem verifikasi usia melalui biometrik atau kartu identitas resmi. Langkah ini diambil untuk mencegah anak-anak dan remaja mengakses platform seperti X, Instagram, Facebook, dan TikTok.
Sanksi Berat untuk Pelanggaran
Peraturan ini juga mengatur sanksi yang cukup berat bagi perusahaan media sosial yang tidak mematuhi aturan tersebut. Denda yang dikenakan bisa mencapai hingga 50 juta dolar Australia untuk pelanggaran sistemik. Aturan ini disebut sebagai salah satu kebijakan terkait media sosial yang paling ketat di dunia.
Tanggapan Elon Musk
Musk, yang dikenal sering memberikan pandangan kontroversial di media sosial, menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Ia mempertanyakan efektivitas dan potensi dampak negatif dari sistem verifikasi usia yang mengharuskan pengguna untuk menyerahkan data sensitif seperti biometrik.
Kontroversi dan Tantangan
Rancangan undang-undang ini memicu perdebatan besar. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap penting untuk melindungi anak-anak dari risiko dunia maya, seperti perundungan daring dan konten tidak pantas. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran tentang privasi data dan dampaknya terhadap aksesibilitas platform bagi pengguna secara umum.
Dengan kritik dari tokoh seperti Elon Musk, rancangan undang-undang ini dipastikan akan terus menjadi sorotan global. Bagaimana hasil akhirnya? Semua mata kini tertuju pada keputusan parlemen Australia.
Elon Musk Kritik Kebijakan Media Sosial Australia: Kontrol Terselubung?
Menanggapi pengenalan rancangan undang-undang pembatasan media sosial di Australia, Elon Musk melontarkan kritik tajam melalui platform X. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai cara terselubung untuk mengontrol akses internet seluruh warga Australia.
“Sepertinya cara terselubung untuk mengontrol akses ke Internet oleh semua warga Australia,” tulis Musk, merespons postingan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, tentang RUU tersebut.
Komentar Musk ini menyoroti kekhawatiran bahwa kebijakan seperti ini dapat melampaui tujuan utamanya, yaitu melindungi anak-anak, dan justru mengancam kebebasan digital masyarakat secara keseluruhan.
Langkah Serupa di Negara Lain
Australia bukan satu-satunya negara yang mencoba memberlakukan pembatasan pada media sosial untuk anak-anak. Di Amerika Serikat, misalnya, undang-undang mewajibkan perusahaan teknologi untuk mendapatkan persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan data dari anak-anak di bawah usia 13 tahun.
Namun, rancangan undang-undang Australia melangkah lebih jauh dengan mengusulkan sistem verifikasi usia menggunakan biometrik atau kartu identitas, yang memicu kekhawatiran akan potensi pelanggaran privasi dan kontrol digital yang berlebihan.
Debat Global tentang Batasan Media Sosial
Komentar Elon Musk memperluas diskusi global tentang bagaimana negara-negara seharusnya mengatur penggunaan media sosial oleh anak-anak. Meskipun perlindungan anak adalah prioritas, kebijakan seperti ini perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk menghindari dampak negatif terhadap privasi, kebebasan berekspresi, dan aksesibilitas internet bagi masyarakat umum.
Dengan kritik dari tokoh-tokoh besar seperti Musk, pertarungan ide tentang regulasi media sosial terus berlangsung, dan dunia kini mengamati bagaimana Australia akan menavigasi isu yang penuh tantangan ini.
Australia Terapkan Regulasi Media Sosial Terketat di Dunia
Rancangan undang-undang di Australia yang bertujuan membatasi akses media sosial untuk anak-anak menetapkan standar yang jauh lebih ketat dibandingkan negara lain. Dengan menetapkan batas usia tertinggi di dunia, yakni 16 tahun, kebijakan ini tidak memberikan pengecualian, baik untuk persetujuan orang tua maupun akun yang sudah ada sebelumnya.
Langkah ini menandai pendekatan ekstrem dalam mengatur penggunaan media sosial, yang langsung menuai kritik, salah satunya dari Elon Musk, pemilik platform media sosial X.
Bukan Pertama Kalinya Musk dan Australia Bersitegang
Ini bukan kali pertama Elon Musk mengkritik keras pemerintah Australia terkait regulasi teknologi. Sebelumnya, pada bulan April, Musk menuduh Australia melakukan penyensoran setelah pengadilan memerintahkan X untuk menghapus konten grafis yang menampilkan serangan penusukan terhadap seorang uskup di Sydney.
Insiden itu memicu respons pedas dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, yang menyebut Musk sebagai “miliarder arogan yang mengira dirinya kebal hukum.”
Ketegangan kembali meningkat pada bulan September, ketika Musk menyebut pemerintah Australia sebagai “fasis” atas rencana mereka untuk menindak misinformasi di dunia maya. Komentar ini menggarisbawahi hubungan tegang antara Musk dan pemerintah Australia dalam isu kebijakan digital.
Kritik dan Tantangan terhadap Regulasi Ketat
Regulasi ketat seperti yang diusulkan Australia menciptakan perdebatan besar, terutama soal batasan kebebasan berekspresi dan privasi. Musk berpendapat bahwa kebijakan ini berisiko menjadi alat kontrol internet yang lebih luas, sementara pemerintah Australia mengklaim langkah tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya online.
Ketegangan antara Musk dan pemerintah Australia mencerminkan tantangan global dalam menetapkan keseimbangan antara regulasi teknologi, perlindungan masyarakat, dan kebebasan digital. Apakah regulasi ketat seperti ini menjadi solusi atau justru menciptakan masalah baru, masih menjadi topik yang terus diperdebatkan.
Baca juga berita teknologi terupdate